Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat

SuryaNews911.JAKARTA --Dalam era demokrasi di Indonesia saat ini, pasal makar sudah tidak sesuai. Isu makar hanya ada dan muncul di negara yang praktik demokrasinya terbelakang. Hal ini dikatakan Pengamat hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar.

"Demokrasi yang terbelakang," kata Fickar saat dihubungi Republika.co.id, Senin (3/4).

 Fickar mengatakan bahwa pasal makar, menjadi tidak sesuai lagi di era demokrasi saat ini karena beberapa hal. Di antaranya adalah karena sudah ada Undang-Undang tentang terorisme dan ada konstitusi yang mengatur tentang pemakzulan presiden.

Fickar kemudian menerangkan pengertian makar yang menurut KUHP ada tiga. Pertama, membunuh atau merampas kemerdekaan presiden (Pasal 104). "Kedua, memisahkan sebagian wilayah dari Indonesia atau ke negara lain (Pasal 106), dan ketiga menggulingkan pemerintahan (Pasal 107)," ujarnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono membenarkan kabar penangkapan Sekjen Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al Khaththath. Argo menjelaskan, Al Khaththath ditangkap karena adanya indikasi makar dalam aksi 313.(nn/rol)


Top