Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat

SuryaNews911.JAKARTA --  Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) diminta memberhentikan sementara pejabat-pejabat yang dalam dakwaan disebut menerima aliran dana korupsi KTP el. Pejabat yang dimaksud Fickar adalah mereka yang berada di bawah koordinasi pemerintahan seperti menteri, gubermur aktif dan sebagainya. Hal ini dikatakan Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar, kepada Republika.co.id, Ahad (12/3).

"Bagi nama-nama pejabat yang berada di bawah koordinasi penerintahan seperti menteri, gubernur aktif, dan pihak-pihak yang menjalankan pemerintahan, maka sudah selayaknya pesiden memberhentikan mereka untuk senentara," kata Fickar.

Menurutnya, pemberhentian sementara itu harus dilakukan supaya kasus hukum yang berjalan tidak mengganggu jalannya pemerintahan. "Agar tidak mengganggu jalannya program pemerintahan," ucap Fickar.

Fickar mengatakan bahwa biar pengadilan yang menentukan apakah pejabat-pejabat tersebut benar-benar terlibat dalam mega korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu. Jika benar terbukti, maka layak pejabat-pejabat tersebut diberhentikan secara permanen.    (nn/rol)


Top