Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat

SuryaNews911.JAKARTA -- Dakwaan kasus KTP-el yang menyeret sejumlah nama besar politisi baru keterangan sepihak. Oleh karena itu, diminta agar dakwaan tersebut dibuktikan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Hal ini dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, usai menghadiri Dzikir dan Sholawat akbar, di Masjid At -Tin, Jakarta, Sabtu (11/3) malam.

''Karena ini baru keterangan sepihak dari Nazarudin. Nah harus ada klarifikasi, dibuktikan. Betul nggak. Kalau betul harus dihukum sesuai hukum yang berlaku,'' kata Fadli.

Fadli megatakan, jika tidak benar, harus ada rehabilitasi. Oleh karena itu, dirinya juga mengimbau kalau memang tuduhan tidak terbukti, maka laporkan saja ke Bareskrim. ''Seperti yang pak Marzuki Ali (lakukan),'' ujar dia.

Fadli menyatakan, sejak awal Gerindra menyampaikan pesan agar tidak melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara seperti korupsi. Namun, ia mengakui tidak bisa mengontrol semua anggotanya.

Dia mengakui ada oknum-oknum yang melakukan tindakan merugikan negara. Namun, kata dia, harus ada praduga tak bersalah. ''Karena yangg disebut juga masih merupakan dakwaan. Belum ada tersangka dan sebagainya, yang terkait anggota ya maksudnya. Mudah-mudahan tidak benar lah,'' ucap Fadli yang juga Wakil Ketua DPR tersebut.

Dakwaan kasus korupsi KTP-el mengungkapkan nama-nama besar di dunia perpolitikan Indonesia ikut mencicipi uang haram tersebut. Nama-nama itu adalah Setya Novanto, Yasonna Laoly, Anas Urbaningrum, M Nazaruddin, Ganjar Pranowo, Chaeruman Harahap, Agun Gunandjar Sudarsa, Taufik Effendi, Teguh Djuwarno, dan lain sebagainya.     (nn/rol)


Top