Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat

SuryaNews911.JAKARTA -- Pendataan ulama yang dilakukan oleh Kapolda Jawa Timur, harus dicabut. Karena, hal itu tidak dibenerkan Undang-Undang dan mengada-ngada jika hanya untuk mendapatkan data lengkap para ulama tersebut. Hal ini dikatakan pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, saat dihubungi di Jakarta, Senin (6/1).

"Pendataan ulama oleh Polda Jawa Timur tidak perlu dilanjutnya, dicabut," ujarnya.

Bambang menilai, pendataan ulama tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang Kepolisian No 2 Tahun 2002. Di mana misalnya pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa polisi yang berkaitan dengan masyarakat (eksternal) kewenangannya adalah mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

"Wewenang 'mengawasi' tersebut dilakukan secara tidak langsung, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Intelijen kepolisian secara tertutup, tidak langsung ke sasaran," kata dia.

Pada dasarnya, sambung Bambang, tugas pokok Kepala Biro SDM Polda adalah membantu Kapolda dalam membina polisi (internal), bukan justru berurusan dengan membina masyarakat. "Oleh karena itu jika polisi beralasan pendataan ulama dilakukan untuk memudahkan polisi mengundang ulama pada hari-hari besar Islam, hal itu tampak mengada-ada," tegas dia.

Jika hanya untuk undangan, bisa dilakukan dengan menggunakan surat undangan biasa. Kemudian bila menggunakan intel maka maka sifatnya hanya mendeteksi namun tidak mendata. "Karena itu pendataan ulama tidak perlu dilanjutkan. Polisi harus bekerja sesuai dengan wewenang yang diatur dalam undang-undang No 2 Tahun 2002," kata Bambang.   (nn/rol)


Top