Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat

SuryaNews911.JAKARTA - Seharusnya seorang kepala daerah yang terlibat kasus dengan ancaman lima tahun penjara harus diberhentikan sementara dari jabatannya. Hal ini dikatakan Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin,  kepada Okezone, Jumat (17/2/2017).
Hal ini menanggapi menjabatnya kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta terus menuai polemik dan perbincangan. Mengingat status Ahok dewasa ini menyandang sebagai terdakwa kasus dugaan penodaan agama.

"Pidana terhadap Kepala Daerah lima tahun maka Kepala Daerah itu diberhentikan sementara itu masalah kita kan begitu," kata Irman.

Irman menekankan dalam kasus yang menimpa Ahok, seharusnya pemerintah melihat perkaranya yang memang memiliki potensi mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti dalam Undang-undang yang berlaku.

Sekadar diketahui, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 83 Ayat (1) dalam pasal 83 ayat (1) berbunyi:

"Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia,"   (nn/okezon)


Top