Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat


SuryaNews911.JAKARTA - Kasus korupsi kepala daerah mengganggu citra Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang sedang gencar melakukan reformasi birokrasi. Hal ini dikatakan Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno,  Senin (2/1/2017).

‎"Padahal Jokowi sudah mewanti-wanti kepada seluruh pejabat publik, mulai di tingkat pusat hingga daerah untuk menghindari korupsi, pungli, suap, dan tindakan busuk lain yang merugikan rakyat," ujar Adi.

Adi memandang bahwa reformasi birokrasi yang dicanangkan Pemerintah Jokowi masih diwarnai praktik korupsi dan suap yang dilakukan kepala daerah. Meskipun Jokowi sudah teramat sering mengingatkan kepala daerah agar tidak main-main dalam menjalankan tugas, faktanya kata dia, masih ada kepala daerah yang melakukan tindakan tercela.

Menurut Adi, perbuatan Bupati Klaten tidak hanya merusak reformasi birokrasi yang dicanangkan Jokowi, tapi menunjukkan masih adanya praktik korupsi. Adi berharap ada tindakan hukum yang efektif dari pemerintah untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku korupsi, baik dari level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

‎"Di luar itu, budaya politik kita cukup lemah. Ingatan masyarakat masih pendek untuk mengingat dosa-dosa politik ekonomi pelaku korup seperti Bupati Klaten ini," pungkas Adi. (nn/okezon)




Top